 |
MENGAPA penyelenggaraan haji di Indonesia selalu bermasalah? Mengapa pula biaya haji selalu naik setiap tahun? Mengapa pelaksanaan haji di negara lain bisa lebih baik? Lantas solusinya bagaimana?
Itu baru empat pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang mesti dijawab. Jawaban-jawaban tersebut semestinya langsung meluncur dari mulut Menteri Agama RI Suryadharma Ali pada pertemuan Forum Pemimpin Redaksi Jawa Pos Group se Indonesia di Hotel Aston Tropicana, Bandung, 20-24 Maret 2011.
Malam hari ketika dikonfirmasi sebelum hari-H diskusi, menteri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa SDA tersebut masih memastikan bisa hadir. Dengan alasan memiliki kegiatan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, ia mengutus Dirjen Haji Kementerian Agama (Kemenag) Slamet Riyanto. Problem haji dan kasus Ahmadiyah menjadi bahan diskusi hangat selama satu jam.
Saya tak kuasa menahan tawa manakala Slamet Riyadi langsung mewanti-wanti kami, khususnya yang belum berhaji agar hati-hati memberikan komentar mengenai permasalahan haji. Wanti-wanti ini ia sampaikan setelah salah seorang dari kami menginterupsi dia agar menjelaskan istilah-istilah berbahasa Arab yang kurang dapat dimengerti. “Tidak mengerti bahasa Arab itu sudah menjadi persoalan. Jadi maaf, yang belum berhaji sebaiknya hati-hati memberikan komentar,” ucapnya disambut gerr.
Pria asal Purwokerto, Jawa Tengah tersebut tidak menampik bahwa penyelenggaraan haji memang selalu ada masalah. Menurut dia, ada empat permasalahan mendasar mengapa pelaksanaan haji selalu saja ada masalah.
Pertama, calon jamaah haji yang diurus jumlahnya sangat banyak hingga mencapai 221 ribu orang. Latar belakang pendidikan dan usia calon jamaah yang beragam juga memengaruhi.
Kedua, penyelenggaraan haji melibatkan banyak institusi—sedikitnya sembilan institusi terlibat dalam pelaksanaan haji yang oleh pemerintah diangkat sebagai tugas nasional.
Ketiga, penyelenggaraan haji mengelola dana dalam jumlah yang sangat besar. Catatan Kemenag, dana ONH yang sudah masuk hingga 28 Februari 2011 telah mencapai Rp27,4 triliun. Sementara calon jamaah yang sudah mendaftar jumlahnya terus bertambah hingga mencapai 1.320.389 orang per tanggal 22 Maret 2011. “Karena itu sering muncul pertanyaan uang sebanyak itu dikemanakan,” ucap Slamet Riyanto.
Alasan keempat terkait problem haji adalah pelaksanaan haji harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Kerajaan Saudi Arabia. “Lha, kita yang menyelenggarakan sepakbola di negeri sendiri saja bermasalah, apalagi di Arab, di negara yang berdaulat. Bagaimana tidak ada masalah,” sergahnya.
Kemenag, kata Slamet Riyadi, selalu melakukan evaluasi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaran haji. Salah satunya dengan memperbaiki system pendaftaran melalui Siskohat. Lalu ada pertanyaan terkait waiting list calon jamaah. Ketika seorang calon jamaah sudah berusia 60 tahun, kira-kira umurnya sampai tidak untuk berhaji? Lagi-lagi dengan gaya kocaknya Slamet menyatakan bahwa hanya tuhan dan malaikat yang mengetahui usia manusia.
“Manusia ditanya umur itu nggak bisa, begitu mendaftar haji malaikat sudah mencatatnya. Kalau tak sampai, itu sudah takdirnya,” jawabnya disambut gelak tawa.
Slamet mengakui cukup banyak saran yang disampaikan ke Kemenag agar calon jamaah haji yang telah berusia lanjut diprioritaskan diberangkatkan. Persoalannya, lanjut Slamet, setelah ditelusuri ternyata jumlah pendamping calon jamaah yang lanjut usia lebih banyak. “Yang tua satu orang, yang mendampingi sampai 3-4 orang,” ucapnya.
Terkait persoalan kuota haji, menurutnya sistem kuota haji telah diatur berdasarkan kesepakatan OKI di mana setiap negara mendapat jatah 1/1000 dari jumlah penduduk. Indonesia, kata Slamet, telah menyampaikan usulan penambahan kuota berdasarkan pertambahan jumlah penduduk yang kini telah mencapai 235 juta jiwa. “Namun keputusan akhir tetap ada pada raja, kita sudah mengusulkan,” bebernya.
Slamet mengklaim bahwa manajemen penyelenggaraan haji Indonesia sudah cukup baik. Terbukti, beberapa negara seperti Rusia bahkan Malaysia meminta Indonesia memberikan pelatihan. Kemenag juga telah membuat tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan haji. (*)
