 |
| MEREKA ORANG-ORANG SPESIAL: Imdaad Hamid dan Rizal Effendi semasa menjabat wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. |
Berkatalah Imdaad Hamid pada suatu masa: Warga Balikpapan harus menjadi tuan di rumah sendiri. Pada masa berbeda kembali ia berkata: Jangan sampai terjadi ecological suicide (baca: bunuh diri ekologi) oleh pihak-pihak tertentu terhadap pembangunan kota ini.
RESEPNYA kiss dan kerja. Selanjutnya menjaga keseimbangan. Yang lain tidak ada. Begitu kira-kira mantan Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid menjelaskan bagaimana sebuah kota harus dibangun.
KISS. Kependekan dari koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Ditafsirkan secara bebas oleh Imdaad. Kata yang kedengarannya mesra ini diberikan wadahnya dalam hubungan baik yang mesra pula. Antara wali kota dan warganya. Dalam manajemen kerja, KISS teraktualisasi dalam semangat delegasi, konsistensi, dan akuntabilitas.
Menjaga keseimbangan yang dimaksudkan Imdaad merupakan suatu penekanan bahwa pembangunan kota harus memerhatikan keseimbangan ekologis. Berlatar belakang ekonom, Imdaad dikenal mempunyai perhatian besar pada pelestarian lingkungan hidup. Karena kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan lingkungan, ia mendapat anugerah Kalpataru sebagai pembina lingkungan hidup.
Pikiran-pikirannya selalu menjangkau ke depan. Bagaikan panglima perang, Imdaad ikut mencebur dalam gerak pembangunan daerah. Menyelami kondisi kehidupan masyarakat dan masalah lingkungan di wilayahnya. Ia pendengar yang baik. Selalu menerima masukan-masukan dari siapa pun. Kebijakan-kebijakan dan program kerja pro-lingkungan yang terlahir pada masa kepemimpinannya itu dapat diterima dan didukung oleh semua pihak.
Konsisten dalam menjalankan kebijakan dan program kegiatan, serta tegas dalam penegakan hukum merupakan salah satu ciri kepemimpinan Imdaad Hamid. Motivasinya adalah agar kota ini terhindar dari berbagai bencana lingkungan.
Pada masanya, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup selalu berkesinambungan dari satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Dukungan alokasi anggaran juga selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan.
“Dana hibah pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar itu sempat dipersoalkan oleh BPK. Itulah terobosan kebijakan yang kita lakukan, yang penting harus bisa menjelaskannya,” kata Imdaad Hamid pada awal pembentukan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BP-HLSW). Kebetulan, ketika BP-HLSW dilahirkan saya terlibat dan kemudian ada di dalam kelembagaan itu.
Banyak orang tidak berani membayangkan nasib Balikpapan ketika Imdaad Hamid harus melepas jabatannya kepada orang lain. Tapi sebaliknya, wali kota berperawakan kecil itu bukan saja telah membayangkan. Lebih dari itu, ia telah mempersiapkan satu masa depan yang lebih manusiawi untuk penduduk kota. Konsep kota berkelanjutan adalah jawaban yang telah dipersiapkan.
Dalam bahasa lain, kota berkelanjutan adalah kota yang merupakan perpaduan antara konsep ecopolis, humanopolis, dan technopolis. Secara ideal, sebuah kota termasuk Kota Balikpapan, bila ingin jati diri dan citra kotanya tetap nyaman serta berwibawa, maka dalam membangun kotanya harus menggabungkan ketiga konsep itu.
Imdaad sadar Kota Balikpapan akan tumbuh dan bengkak semakin besar, semakin kuat, dan sulit dikendalikan. Gabungan ketiga konsep itu sejatinya telah dilakukan di masa pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan dan program kegiatan pro-lingkungan selalu melibatkan multistakeholder. Terkhusus para akademisi dan pakar ahli lingkungan. Pun konsep humanopolis. Pengelolaan pembangunan perkotaan ditentukan sendiri sepenuhnya oleh segenap warganya.
“Fungsi pemerintah itu hanya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator, operatornya ada pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara perwujudan konsep technopolis diimplementasikan melalui inovasi program Kota Vokasi dan smart city. Program inovasi ini selaras dengan posisi Kota Balikpapan sebagai kota industri, jasa dan perdagangan. Sistem pendidikan berbasis tenaga kerja merupakan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan keunggulan kota ini.
“Semangat program Kota Vokasi adalah mendidik warga menjadi manusia terampil. Warga Balikpapan minimal harus mempunyai dua keterampilan,” kata Imdaad Hamid.
Perlahan namun pasti, Pemkot Balikpapan telah menghampar dua program: memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mendirikan Politeknik. Imdaad membayangkan dalam waktu beberapa tahun dari sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik itu akan keluar tenaga-tenaga kerja terampil siap kerja.
Melalui program Kota Vokasi dan kemudian diteruskan dengan program smart city, ke depan kota Balikpapan akan menjadi penyuplai kota-kota yang ada di belakangnya. “Ini kerja antarkota, semacam pembagian tugas,” ucapnya.
Konseptor pembangunan Kota Balikpapan itu memandang proses pembangunan visualisasi Kota Balikpapan semakin menggiat dan sangat berkembang pesat selama 10 tahun terakhir ini.
Secara singkat dapat dikatakan pembangunan berupa visualisasi kota ini identik dengan bentangan bangunan-bangunan tinggi. Rencana pembangunan coastal road dipastikan akan mengubah lanskap kota. Dampak lingkungan proyek coastal road dapat mengubah bentang alam dan aliran air (hidrologi) di kawasan tersebut.
“Perhatikan betul dampak lingkungannya. Potensi banjir akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut,” pesannya.
Kepada pemimpin Kota Balikpapan, wali kota Balikpapan dua periode itu mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam mengelola kota dan lingkungan binaan manusia.
“Jangan sampai terjadi ecological suicide oleh pihak-pihak tertentu terhadap pembangunan kota ini. Hal ini bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar,” ujarnya mengingatkan.
Penting bagi para pengambil kebijakan di Kota Balikpapan agar konsisten dengan rencana tata ruang kota yang telah disepakati pada awal perencanaan pembangunan Kota Balikpapan.
“Saya kira semua elemen masyarakat di Kota Balikpapan harus bahu-membahu terlibat dalam proses perencanaan pembangunan kota yang dihuninya. Saat ini, bukan zamannya lagi pemerintah bekerja sendirian dalam membangun kota,” ujarnya.
Dalam konteks kekinian menyikapi perkembangan Kota Balikpapan, Imdaad menilai penerapan pembangunan berkelanjutan sebagaimana program pemerintahan Rizal-Rahmad, sangatlah tepat. Konsep kota berkelanjutan sebagai sebuah harapan akan kenyamanan dan kewibawaan sebuah kota atas jati diri dan citra Kota Balikpapan.
“Banyak yang khawatir bahwa pembangunan ramah lingkungan akan lebih mahal, menghambat output. Ketakutan ini berlebihan. Pertumbuhan berkelanjutan tidak mahal dan bisa dilakukan. Investasi hijau perlu didukung oleh dana publik, reformasi kebijakan, bahkan oleh perubahan regulasi,” ujar Imdaad.
***
Direktur Lembaga Analis Publik dan Kebijakan Lingkungan (LAPAN) Kalimantan Timur (Kaltim) Sukriadi adalah pengagum Imdaad Hamid. Di mata dia, sejak menjabat wali kota, Imdaad Hamid sangat berkomitmen terhadap isu-isu lingkungan. Salah satu komitmennya adalah tidak mengizinkan adanya pertambangan batu bara yang masuk kawasan DAS Wain dan DAS Manggar. Komitmen tersebut masih berjalan baik dan tertuang dalam regulasi Perda Nomor 12 tahun 2013.
Imdaad juga mewarisi konsep makro ekologi melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada awal 2005. Konsepnya menggunakan pendekatan DAS dan persentase kawasan. Di mana 52 persen kawasan lingkungan harus tetap hijau dan 48 persen kawasan terbangun dengan multisosial ekonomi.
Dari aspek lingkungan kebijakan tersebut terbukti mampu menopang dan memberikan nilai tambah yang baik terhadap pengembangan kota. Selain itu juga meningkatkan fungsi hutan kota dan ruang terbuka hijau pada seluruh kawasan perkotaan.
Ancaman pembunuhan ekologi sangat mungkin terjadi di Balikpapan apabila makro ekonomi akibat lonjakan jumlah penduduk tak segera diantisipasi. Tuntutan akan kebutuhan pemukiman akan memaksa terjadinya perubahan tata ruang di mana kawasan strategis ekologis bisa menjadi kawasan strategis ekonomi.
Akhirnya, jelas sudah kalau kita ingin Kota Balikpapan menjaga jati diri dan mempertahankan citra kotanya yang pernah disandangnya selama ini. Kebersamaan dalam membangun kota ini menjadi sebuah keharusan yang mesti dilakukan. Bila hal itu tidak dilakukan, jangan berharap citra kota ini akan memberi manfaat bagi warganya. (*)